JANGAN KHIANATI RAKYAT

Indonesia adalah sebuah negara yang berkah untuk orang asing. Boleh dikatakan sebagai suatu surga.  

Dalam hal ini saya tidak bicara tentang ekspatriat yang menikmati kehidupan bak surgawi dengan pendapatan yang melimpah dan harga barang yang murah. Sementara kaum pekerja yang notabene adalah pemilik negeri ini harus berjuang keras untuk mendapatkan upah yang masih belum dapat dikatakan layak. Sering pula perjuangan tersebut harus pula berhadapan dengan alat-alat kekuasaan negara, yang gajinya pun tidak jauh berbeda dari upah kaum pekerja itu sendiri.

Saya bicara tentang fakta bahwa kebijakan Pemerintah telah memungkinkan  ekonomi Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Dengan mengatakan ini tidak berarti saya seorang yang anti kapitalis asing. Saya bisa menerima kapitalis asing yang berinvestasi di sini asal menguntung negeri ini, jangka pendek dan jangka panjang.

Yang di luar kerangka itulah yang saya tidak sukai. Sebagai salah satu contoh saja. Belum lama ini Pemerintah telah mengizinkan sebuah perusahaan asing untuk membangun pabrik semen di Jawa Barat. Kepemilikan modal oleh perusahaan ini mencapai lebih dari 90%! Konyol, bukan?

Yang lebih konyol lagi, menurut saya, pabrik semen tersebut mau mengincar pasar domestik, bukan ekspor. Untuk merealisir hal itu, perusahaan tersebut akan menguasai jaringan distribusi dengan dimilikinya sebuah perusahaan distribusi.

Secara hukum, tentulah ini bukan suatu kejahatan. Tetapi saya tidak tahu apa istilah lain yang harus dilekatkan kepada sebuah perusahaan asing yang mempunyai sebuah pabrik, sementara perusahaan itu sekaligus juga melibatkan diri di dalam urusan distribusi domestik untuk barang yang diproduksinya. Manalagi barang yang diproduksinya sudah termasuk dalam kategori kebutuhan  'hajat hidup orang banyak'.

Memang, tidak perlu dibantah bahwa Indonesia  membutuhkan investasi demi meningkatkan kesempatan kerja. Sebab, Indonesia juga memiliki jutaan penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Apalagi saat ini jumlah penduduk yang menganggur cukup besar.

Karena itu saya juga menyadari apabila banyak orang yang (membutuhkan pekerjaan) tidak mau tahu siapa yang memiliki sesuatu perusahaan. Yang penting bagi kelompok masyarakat ini adalah tersedianya pekerjaan yang dapat menghidupi keluarga mereka. Manusiawi.

Akan tetapi hal itu pun dapat kita capai tanpa kita membiarkan modal asing menguasai kekayaan negeri ini sepenuhnya. Penguasaan yang demikian pada akhirnya akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Kiranya dalam hal ini kita dapat memetik pelajaran dari investasi Freeport di Papua.

Sekarang sudah banyak negara berkembang yang melarang investor asing menguasai saham lebih dari 49%. Artinya saham mayoritas harus tetap berada di tangan anak negeri. Dengan kebijakan seperti ini maka kepentingan nasional akan terlindungi, sehingga rakyat pun tidak akan terkhianati.

Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah dan diminati oleh investor asing, sehingga Pemerintah tidak perlu ragu untuk mendukung kebijakan ini yang membela rakyat. Manalagi Indonesia mempunyai 'market' yang besar, yang menggiurkan bagi setiap investor. Ingat bahwa tidak semua investor asing tamak, sehingga mau melupakan faktor pasar yang besar ini. 

Karena itu Pemerintah tidak perlu takut akan 'ancaman' investor akan mengalihkan modalnya ke negara lain. Sebab, mungkin saja di negara lain mereka akan dapat berinvestasi (dengan modal dominan), namun belum tentu negara tersebut memiliki pasar yang besar seperti Indonesia. Ini berarti bahwa untuk memperoleh keuntungan, mereka masih harus mencari-cari pasar yang ada di luar negara tempat mereka berinvestasi. Masih ada sejumlah faktor lain yang akan mengurangi tingkat keuntungan investor tersebut, seperti ongkos transportasi.

Karena itu saya percaya bahwa kita mampu menarik investasi asing sambil tetap memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan bangsa kita. Menari investor asing tidak perlu dengan cara-cara yang merugikan kepentingan nasional kita. Masih ada cara lain yang dapat ditempuh Pemerintah untuk menarik modal asing, selain daripada membiarkan mereka menguasai perekonomian kita.

Perjuangkan kepentingan nasional. Mengabaikan kepentingan nasional merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan khianati rakyat.---